Konsultasi

Ringkasan Jawaban: Apabila kegiatan usaha Wajib Pajak memperoleh penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 M dalam 1 tahun pajak, Wajib...

Ringkasan Jawaban: Pengaturan tentang kompensasi kerugian fiskal ke SPT tahun berikutnya, merujuk pada pasal 6 ayat (2) UU PPh. Kompensasi...

Ringkasan Jawaban: Wajib Pajak memiliki dua opsi sebagai upaya administratif yang dapat dilakukan terkait SKPKB yakni, pengajuan keberatan atau pengurangaan...

Ringkasan Jawaban: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas sewa gedung merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh...

Ringkasan Jawaban : Perusahaan Ibu dapat mengacu pada Pasal 12 ayat (1) dan (3) tax treaty Indonesia–Jerman, yaitu apakah pembayaran...

Ringkasan Jawaban: Walaupun PKP memiliki sejumlah kantor cabang seperti yang Ibu sampaikan, PKP hanya perlu melihat transaksi dengan pihak pembeli....

Ringkasan Jawaban : Merujuk pada ketentuan di dalam UU KUP dan peraturan pelaksana-nya,  saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur...

Jawaban: Terima kasih Bapak Radit atas pertanyaannya. Dalam pembahasan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), berdasarkan Pasal 42 ayat (7) dan...

Jawaban: Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Tari. Berikut jawaban kami atas pertanyaan Ibu terkait objek pemotongan PPh biaya maintenance sewa gedung....

Ringkasan Jawaban : PPh 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Perusahaan Bapak selaku Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan...

Ringkasan Jawaban: Berdasarkan analisis kami, substansi dari pekerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan Bapak adalah pemberian jasa manajemen kepada Perusahaan Afiliasi...

Ringkasan Jawaban: Terima kasih Pak Kurniawan atas pertanyaanya. Koreksi fiskal di PPh Badan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU...

Ringkasan Jawaban : Konsep Arm’s Length Principle (“ALP”) tertuang di dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh....

Ringkasan Jawaban: Sesuai Pasal 13 ayat (1), (5), dan (5a) UU PPN, PKP yg melakukan penyerahan JKP/BKP dengan fasilitas PPN...