{"id":12437,"date":"2024-04-25T17:22:13","date_gmt":"2024-04-25T10:22:13","guid":{"rendered":"https:\/\/pratamainstitute.com\/is-vat-on-car-rental-for-director-creditable\/"},"modified":"2024-05-31T13:41:04","modified_gmt":"2024-05-31T06:41:04","slug":"is-vat-on-car-rental-for-director-creditable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/is-vat-on-car-rental-for-director-creditable\/","title":{"rendered":"Is VAT on Car Rental for Director Creditable?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"12437\" class=\"elementor elementor-12437 elementor-886\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-34eb5e2f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"34eb5e2f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4b237b9a\" data-id=\"4b237b9a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b7e5205 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b7e5205\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"alert alert-warning\">\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Ringkasan Jawaban<\/strong><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Pajak Masukan dapat dikeditkan atas pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, salah satunya adalah pengeluaran untuk manajemen. Pengeluaran untuk manajemen yang Pajak Masukan-nya dapat dikreditkan harus memenuhi ketentuan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. Pengeluaran untuk sewa mobil direktur tersebut dapat saja Pajak Masukan-nya dikreditkan. Namun, hal ini harus disertai bukti yang kuat bahwa Pajak Masukan atas sewa mobil itu berkaitan langsung dengan penyerahan terutang PPN.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pembahasan Lengkap<\/strong><\/span><\/h3>\n<div><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Terima kasih Bapak Handana atas pertanyaan yang diajukan. Pada dasarnya, Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sepanjang masih dalam Masa Pajak yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2020 <a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/149750\/uu-no-11-tahun-2020\">tentang Cipta Kerja<\/a> (&#8220;UU PPN&#8221;). Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang Faktur Pajaknya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN. Akan tetapi, sayangnya tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pasal 9 ayat (8) UU PPN mengatur bahwa terdapat beberapa pengeluaran yang <a href=\"https:\/\/pratamainstitute.com\/material-kredit-pajak-masukan\/\">Pajak Masukan-nya<\/a> tidak dapat dikreditkan.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>\u201cPengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">1. dihapus;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><strong style=\"color: #000000;\"><em>2. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">4. dihapus;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">5. dihapus;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">6. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">7. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">8. dihapus;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><em style=\"color: #000000;\">9. dihapus; dan<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>10. dihapus.\u201d<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><span style=\"color: #000000;\">(Pasal 9 ayat (8) UU PPN)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Salah satu pengeluaran yang Pajak Masukan-nya tidak dapat dikreditkan adalah pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, atas pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, Pajak Masukan-nya dapat dikeditkan. Lalu apa yang dimaksud dengan pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN memberikan definisi mengenai pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yang berbunyi:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>\u201cYang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan <strong>manajemen<\/strong>.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. <strong>Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.<\/strong> Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan <strong>Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.<\/strong>\u201d<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\"><span style=\"color: #000000;\">(Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN)<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Kata &#8220;manajemen&#8221; sendiri memiliki pengertian yang cukup luas dan sering kali hal ini menimbulkan <em>dispute (<\/em>sengketa) akibat salah penafsiran. Pengeluaran untuk manajemen yang Pajak Masukan-nya dapat dikreditkan harus memenuhi ketentuan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. Dari kasus Bapak Handana, pengeluaran untuk sewa mobil direktur tersebut dapat saja Pajak Masukan-nya dikreditkan. Namun, hal ini harus disertai bukti yang kuat bahwa Pajak Masukan atas sewa mobil itu berkaitan langsung dengan penyerahan terutang PPN.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Pada penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN juga disebutkan bahwa meskipun pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan apabila pengeluarannya tidak berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Dengan demikian, untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas pengeluaran untuk sewa mobil direktur, perusahaan harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. Hal ini dikarenakan sering kali fiskus pajak mengaitkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluarannya. Akibatnya, pengeluaran untuk manajemen ini berpotensi untuk menimbulkan <em>dispute<\/em> karena perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan fiskus pajak.<\/span><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ringkasan Jawaban Pajak Masukan dapat dikeditkan atas pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, salah satunya adalah pengeluaran untuk manajemen. Pengeluaran untuk manajemen yang Pajak Masukan-nya dapat dikreditkan harus memenuhi ketentuan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. Pengeluaran untuk sewa mobil direktur tersebut dapat [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":10150,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"1","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"right-sidebar","sidebar":"sidebar-new","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"topbottom","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"d\/m\/Y","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"1","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"1","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","show_popup_post":"1","number_popup_post":"1","show_author_box":"1","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"Sponsored by","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":"","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":{"id":"865","hide":""},"jnews_override_bookmark_settings":{"override_bookmark_button":"0","override_show_bookmark_button":"0"},"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[865],"tags":[992,989,991,990,988],"coauthors":[410],"class_list":["post-12437","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-consultation","tag-director","tag-input-taxes","tag-rent-car","tag-tax-credit","tag-value-added-tax-en"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12437"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12437\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12437"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.pratamainstitute.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=12437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}