Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Jumat, 14 Maret 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • Insight
    • Buletin
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • Insight
    • Buletin
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result
Picture of Annisa Sakdiah

Annisa Sakdiah

Senior Consultant, Tax Consulting Division

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

PopularNews

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1447 shares
    Share 579 Tweet 362
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    849 shares
    Share 340 Tweet 212
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    784 shares
    Share 314 Tweet 196
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    693 shares
    Share 277 Tweet 173
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    660 shares
    Share 264 Tweet 165

Aspek Perpajakan Cashback

165
SHARES
2.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

PERTANYAAN

Halo, saya Rika.

Saya ingin bertanya, perusahaan kami berencana untuk memberikan cashback kepada customer yang melakukan pembelian dengan jumlah tertentu. Pemberian cashback akan diberikan dengan cara:

  1. Melakukan transfer uang kepada customer; atau
  2. Memberikan barang

Mohon informasinya terkait bagaimana aspek pajak yang akan dikenakan atas pemberian cashback tersebut?

Terima kasih

  • Rika - Bogor
Picture of Annisa Sakdiah

Annisa Sakdiah

Senior Consultant, Tax Consulting Division
PERNYATAAN PENYANGKALAN
Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.
Baca Disclaimer
DISCLAIMER

Ringkasan Jawaban:

Terdapat beberapa skenario perlakuan pajak atas pemberian cashback kepada pelanggan, sebagai berikut :

  1. apabila  penerima penghargaan adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, terutang PPh 23 atas penghargaan;
  2. apabila penerima penghargaan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi terutang PPh 21 atas penghargaan;
  3. apabila penerima penghargaan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, terutang PPh 26 atas penghargaan dalam perhitungan DPP, pemotong dapat menggunakan harga pasar dari barang; dan
  4. kegiatan pemberian hadiah berupa penghargaan dikenakan PPN.

Terdapat perbedaan jenis pemotongan tergantung pada status penerima penghargaan.

KontenTerkait

Akun CTAS

Apakah Karyawan Level Staf Bisa Menjadi PIC Akun CTAS?

30 Januari 2025
Hadiah

Apakah Biaya Pembelian Hadiah Promosi Dapat Dibebankan dalam Perhitungan PPh Badan?

21 Januari 2025

Pembahasan Lengkap :

Terima kasih atas pertanyaan Bu Rika. Berdasarkan pertanyaan Ibu, terdapat kegiatan pemberian cashback dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk uang dan barang. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2015 (“PER-11/2015”), penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2018 (“SE-24/2018”)

Berdasarkan SE-24/2018, imbalan yang diterima/diperoleh Pembeli sehubungan dengan pencapaian syarat tertentu (pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu, penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu, dan/atau pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu) berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan penghargaan. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu. Dengan demikian, kegiatan pemberian cashback termasuk dalam pemberian penghargaan.

Adapun perlakuan PPh atas kegiatan pemberian cashback dapat merujuk pada Pasal 3 huruf d SE-24/2018, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

” a. Penghargaan yang diterima / diperoleh Pembeli merupakan objek PPh, dan atas penghargaan tersebut, Penjual wajib melakukan pemotongan:

1) PPh Pasal 21 jika penerima penghargaan adalah WP orang pribadi dalam negeri;

2) PPh Pasal 23 jika penerima penghargaan adalah:

    • Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
    • Bentuk Usaha Tetap (“BUT”) atau WP luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai BUT di Indonesia; atau
    • Kantor pusat suatu BUT, dalam hal penghargaan yang diperoleh merupakan penghasilan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh.

3). PPh Pasal 26 jika penerima penghargaan adalah:

    • Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia; atau
    • Kantor pusat suatu BUT, dalam hal penghargaan yang diperoleh bukan merupakan penghasilan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh.

dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”)/tax treaty. ” 

b. Dalam hal penghargaan diberikan dalam bentuk barang, maka Dasar Pengenaan Pajak (“DPP”) dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar. [Pasal 3 huruf d SE-24/2018]

Sebagai informasi tambahan, SE-24/2018 juga memberikan penjelasan mengenai perlakuan PPN atas pemberian cashback, sebagaimana berikut:

” a. Penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian Barang Kena Pajak (BKP) oleh Penjual kepada Pembeli:

1) Dalam Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean, atas pemberian BKP tersebut merupakan penyerahan BKP yang dikenai PPN, dan berlaku ketentuan:

    • Penjual yang sesuai ketentuan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN yang terutang, membuat Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP; dan
    • DPP atas penyerahan BKP berupa nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar.

2) Dalam hal Penjual berada di dalam Daerah Pabean dan Pembeli berada di luar Daerah Pabean, atas pemberian BKP tersebut merupakan ekspor BKP Berwujud yang dikenai PPN, dan berlaku ketentuan yang mengatur tentang ekspor BKP.

b. Penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban oleh Penjual kepada Pembeli tidak dikenai PPN.” [Pasal 3 huruf d SE-24/2018]

Ibu Rika dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 huruf d SE-24/2018 mengenai perlakuan PPh atas pemberian cashback kepada pelanggan. Dengan demikian, terdapat beberapa skenario perlakuan pajak atas pemberian cashback kepada pelanggan. Akan tetapi, terdapat perbedaan jenis pemotongan tergantung pada status penerima penghargaan, sebagai berikut:

  1. pada  apabila  penerima penghargaan adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, terutang PPh 23 atas penghargaan;
  2. Apabila penerima penghargaan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi terutang PPh 21 atas penghargaan;
  3. Apabila penerima penghargaan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, terutang PPh 26 atas penghargaan dalam perhitungan DPP, pemotong dapat menggunakan harga pasar dari barang; dan
  4. kegiatan pemberian hadiah berupa penghargaan dikenakan PPN.
Tags: CashbackPajak PenghasilanPajak Pertambahan NilaiPemotongan PPh 23PPh 21PPh 26SE-24/PJ/2018
Share66Tweet41Send

DISCLAIMER

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi pratamainstitute.com bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Previous Post

Urgensi Pengaturan Kembali Natura dan/atau Kenikmatan

Next Post

Pajak ”Crazy Rich”: Saatnya Berkontribusi secara Proporsional

Related Posts

Akun CTAS
Konsultasi

Apakah Karyawan Level Staf Bisa Menjadi PIC Akun CTAS?

1 bulan ago
Hadiah
Konsultasi

Apakah Biaya Pembelian Hadiah Promosi Dapat Dibebankan dalam Perhitungan PPh Badan?

2 bulan ago
Ilustrasi pinjaman
Konsultasi

Bagaimana Menentukan Tested Party pada Transaksi Pinjaman?

2 bulan ago
Konsultasi

Apakah WP Dapat Melakukan Pembetulan SPT Setelah Terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan ?

3 bulan ago
source : Freepik
Konsultasi

Pajak Hadiah Yang Diperoleh Dari Undian dan Tanpa Undian

3 bulan ago
Designed by Freepik
Konsultasi

Aspek Pajak Penghasilan atas Imbalan Pasca Kerja

4 bulan ago

BACA JUGA

CTAS

Mengapa CTAS Belum Siap?

24 Februari 2025

Grey Area Peraturan ESG di Indonesia

21 Februari 2025

Bedah Editorial Pratama Insight Ep 01/25

Apakah Pajak Orang Kaya Mampu Mengurangi Ketimpangan?

Mengapa Wajib Pajak Masih Ragu Lapor SPT

Urgensi Reformasi Subsidi Elpiji

Menakar Ulang Kesiapan Core Tax

Menavigasi Sengketa Pajak di Indonesia

Offshore Tax Haven: Ketika Orang Kaya Menghindari Pajak

CTAS: Janji Digitalisasi Berujung Kompromi Regulasi

Pelemahan Daya Respons Penerimaan Pajak

Insentif PPh 21 DTP Upaya Dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat

Skandal eFishery, Cermin Buram Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan Penandatanganan Faktur Pajak Terbaru di Era Coretax

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post
Crazy Rich

Pajak ”Crazy Rich”: Saatnya Berkontribusi secara Proporsional

Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • Peraturan
    • Ringkasan Peraturan
    • Infografik
  • Insight
    • Buletin
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
  • Liputan
    • Liputan Media
    • Webinar Pajak
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.

  • Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Pada dasarnya Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien – konsultan pajak tidak terjadi. Untuk suatu nasihat yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang konsultan pajak yang kompeten.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu dari Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kami sarankan Anda untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan di dalam artikel jawaban Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.