Konsultasi

Ringkasan Jawaban Berdasarkan UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP jasa pendidikan merupakan jasa yang menjadi objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)....

Ringkasan Jawaban Iuran BPJS sendiri bukan merupakan natura sebagaimana yang diatur dalam UU PPh. Dengan demikian, perlakuan pajaknya tidak dapat...

Ringkasan Jawaban selama Wajib Pajak memiliki harta yang belum atau kurang diungkap, Wajib Pajak dapat mengikuti PPS baik Skema I...

Ringkasan Jawaban Penyerahan mobil sebagai hadiah undian termasuk pada penyerahan Barang Kena Pajak yang dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma. Pemberian mobil...

Ringkasan Jawaban Dalam UU HPP disebutkan bahwa terhadap WPOP yang mengikuti PPS Skema II tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak....

Ringkasan Jawaban Sesuai konsep penegakan hukum pajak yang dianut oleh Indonesia, yaitu ultimum remedium, sudah seharusnya pemeriksaan menjadi langkah awal...

Ringkasan Jawaban Tidak masalah jika Wajib Pajak tidak memberikan data-data dan dokumen dalam proses penyelesaian keberatan di DJP. Data-data dan...

Ringkasan Jawaban Pajak Masukan atas penyerahan tanah pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya, karena penyerahan tanah merupakan objek PPN....

Ringkasan Jawaban Surat Setoran Elektronik (SSE) memiliki fungsi dan substansi yang sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP sendiri merupakan...

Ringkasan Jawaban Ketentuan perpajakan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkannya.  Pasal 8 UU...

Ringkasan Jawaban pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa know how akan terutang PPN....

Ringkasan Jawaban Dalam ketentuan pajak atas transaksi afiliasi yang terjadi di Indonesia,  DJP telah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk...

Jawaban: Terima kasih Ibu Amelia atas pertanyaannya. Kebijakan pengenaan PPN atas jasa pendidikan memang menjadi rencana dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan...

Ringkasan Jawaban Ketentuan tentang pembagian laba yang diberikan oleh Commanditaire Vennootschap (CV) kepada sekutunya diatur dalam Pasal 4 ayat (3)...