Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Jumat, 14 Maret 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • Insight
    • Buletin
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • Insight
    • Buletin
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Membangun Badan Penerimaan Negara (BPN), Apakah Berdampak pada Tax Ratio?

Pratama IndomitrabyPratama Indomitra
2 Oktober 2024
in Analisis, Artikel
Reading Time: 3 mins read
132 3
A A
0
#image_title

#image_title

154
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sudah dimulai sejak 2014 ketika kajian kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dirilis oleh AIPEG (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance) (Kementerian Keuangan, 2016). Kajian AIPEG tersebut menggunakan kerangka teori ekonomi kelembagaan. Hasil kajiannya adalah bahwa DJP mempunyai masalah tata kelola dan wewenangnya di bidang organisasi, anggaran, dan keuangan terbatas. Sebagai rekomendasi AIPEG, Direktoran Jenderal Pajak (DJP) perlu membuat peta jalan untuk mentransformasi kelembagaannya menjadi sebuah semi-autonomous body yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di era baru kepemerintahan periode 2024–2029, pemerintah berencana akan segera membentuk BPN. Yang masih menjadi pertanyaan, apakah dengan adanya BPN akan otomatis berdampak pada pendapatan pajak yang berimbas pada peningkatan tax ratio? Apa keuntungan dan kerugian dari pendirian badan baru tersebut?

Pembentukan BPN yang menggabungkan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada umumnya tidak bisa menjamin peningkatan tax ratio. Pengalaman empiris di banyak negara melalui artikel riset terpublikasi pun menunjukkan hasil yang beragam. Tanpa BPN pun, pemerintah sudah dapat meningkatkan penerimaan pajak, bahkan di tiga tahun terakhir terjadi hattrick pelampauan target penerimaan pajak. Meskipun demikian, faktanya tax ratio tak kunjung meningkat.

Dari sisi perumusan kebijakan, pilihan pembentukan BPN dapat menjadi pilihan rasional. Pemerintah juga sudah mencoba berbagai pilihan kebijakan, seperti tax amnesty & PPS, sunset policy, automatic exchange of information (AEoI), serta amandemen UU Pajak. Akan tetapi, faktanya tax ratio masih menunjukkan angka yang stagnan.

Ada satu pilihan yang belum dicoba oleh pemerintah, yaitu pemisahan otoritas pajak dari Kemenkeu sesuai konsep SARA (Semi-autonomous Revenue Agency). Meskipun demikian, konsep SARA tersebut sudah pernah diusulkan di RUU KUP 2016. Namun, usulan tersebut ditarik kembali oleh pemerintah ketika menteri keuangan pada saat itu berganti.

Berikut ini merupakan aspek positif atau keuntungan pembentukan BPN yang menggunakan model SARA. Beberapa aspek tersebut dirangkum di bawah ini.

  1. Pembentukan BPN yang lebih otonom dari intervensi politik kekuasaan seharusnya dapat lebih meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak jika dibandingkan dengan kelembagaan otoritas pajak yang masih konvensional.
  2. Pembentukan BPN diharapkan dapat menanggulangi masalah korupsi pegawai otoritas pajak yang masih menggunakan model tradisional di bawah Kemenkeu.
  3. Pembentukan BPN diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan menanggulangi praktik penghindaran pajak (tax evasion).
  4. Pembentukan BPN dengan desain yang baik dapat meningkatkan sistem administrasi pajak di negara-negara berkembang secara cepat dan komprehensif.
  5. Pembentukan BPN dapat mempertahankan pegawai yang lebih profesional karena remunerasinya lebih baik, mengelola pegawainya secara lebih fleksibel, mengintegrasikan proses bisnis administrasi pajak, dan mengelola anggaran secara lebih fleksibel.

Sebuah rencana kebijakan apa pun pasti membutuhkan biaya (cost) agar dapat diperoleh manfaat (benefit). Dengan demikian, rencana pembentukan BPN dalam pendekatan biaya (kerugian) dirangkum di bawah ini.

  1. Pembentukan BPN yang terpisah dari Kemenkeu membutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah, khususnya Menteri Keuangan.
  2. Pembentukan BPN dapat mengakibatkan beberapa undang-undang harus diamendemen atau bahkan diganti, yaitu: a) UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003) yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkeu,
    b) UU KUP (UU No. 6/1983; UU No. 7/2021) yang mengatur kelembagaan Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak,
    c) UU Aparatur Sipil Negara (UU No. 20/2023) yang berkaitan dengan ASN di Ditjen Pajak karena ada pengalihan ASN dari Ditjen Pajak ke BPN dan pengaturan khusus tentang pegawai BPN (jika ada).
  3. Pembentukan BPN dapat mengakibatkan perubahan budaya kerja ASN yang sebelumnya bekerja di DJP (UU No. 20/2023) dan berpindah ke BPN.
  4. Pembentukan BPN mengubah sistem akuntansi yang diterapkan oleh BPN jika berbeda dari DJP.
  5. Pembentukan BPN juga dapat memunculkan “abuse of power” sehingga diperlukan lembaga eksternal yang mengawasi BPN.

Berdasarkan aspek biaya yang diproyeksikan muncul, seharusnya dapat dimitigasi secara dini ketika pemerintahan baru di Indonesia benar-benar akan membentuk BPN. Selain itu, aspek manfaat yang telah diidentifikasi dapat dioptimalkan sehingga terwujud.

Pembentukan BPN berpotensi memperbaiki tata kelola dan efisiensi pajak melalui otonomi yang lebih besar, peningkatan pelayanan, dan pengurangan korupsi. Namun demikian, pembentukan BPN memunculkan tantangan atas perubahan regulasi, pergeseran budaya kerja, dan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun pembentukan BPN dapat membawa sejumlah manfaat, tidak ada jaminan peningkatan tax ratio secara otomatis, sehingga implementasi harus didukung dengan komitmen kuat dari pemerintah.

Tags: BPNDJBCDJPPrabowo GhibranSARASemi Autonomus
Share62Tweet39Send
Previous Post

Perjalananan Menuju Keuangan Berkelanjutan

Next Post

CHT Tidak Jadi Naik, Anugerah atau Musibah?

Pratama Indomitra

Pratama Indomitra

Related Posts

CTAS
Artikel

Mengapa CTAS Belum Siap?

24 Februari 2025
Artikel

Grey Area Peraturan ESG di Indonesia

21 Februari 2025
Pajak crazy rich
Analisis

Apakah Pajak Orang Kaya Mampu Mengurangi Ketimpangan?

21 Februari 2025
Lapor SPT
Artikel

Mengapa Wajib Pajak Masih Ragu Lapor SPT

21 Februari 2025
Analisis

Urgensi Reformasi Subsidi Elpiji

21 Februari 2025
Tax audit
Artikel

Menavigasi Sengketa Pajak di Indonesia

20 Februari 2025
Next Post
Ilustrasi CHT

CHT Tidak Jadi Naik, Anugerah atau Musibah?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

PopularNews

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1447 shares
    Share 579 Tweet 362
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    849 shares
    Share 340 Tweet 212
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    784 shares
    Share 314 Tweet 196
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    693 shares
    Share 277 Tweet 173
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    660 shares
    Share 264 Tweet 165
Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • Peraturan
    • Ringkasan Peraturan
    • Infografik
  • Insight
    • Buletin
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
  • Liputan
    • Liputan Media
    • Webinar Pajak
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.